Legislator Harapkan Pembangunan Jangan Hanya Terpusat di Bali Selatan

09-08-2017 / KOMISI VI

Kebijakan pembangunan yang selama ini mengejar pertumbuhan hendaknya dibarengi dengan pemerataan, jangan hanya terpusat di wilayah Bali Selatan dan mengabaikan kabupaten lainnya.

 

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih saat pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan Direksi BUMN antara lain Garuda Indonesia, Angkasa Pura I dan Pelindo III di Hotel Inna Kuta, Bali, Selasa (08/08'2017).
 

"Kebijakan pemerintah daerah lewat moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan hendaknya dijadikan dasar bahwa carryng capacity di Denpasar atau Badung sudah cukup padat," jelasnya.
 

Politisi asal Dapil Bali ini mengatakan, kesalahan pembangunan semasa Orde Baru (Orba) yang hanya mengandalkan pertumbuhan namun mengabaikan pemerataan hendaknya segera dijadikan evaluasi para pengambil kebijakan. Jika terus mengejar pertumbuhan ekonomi tentunya akan melahirkan inflasi dan harga-harga barang turut melonjak.
 

Dia mempertanyakan, apakah hal itu mampu diikuti dengan pendapatan masyarakat. Kalau tidak mampu hal itu sebagai bentuk kemiskinan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, maka para pengusaha atau orang kaya konglomerat yang bertahan mengambil peranan. Sebaliknya, masyarakat setempat atau lokal tersingkir. "Apa yang terjadi menjual rumah dan tanahnya karena itu yang paling gampang untuk bermigrasi ke daerah lain, maka itulah yang disebut marginalisasi masyarakat setempat," pungkas Linggih.
 

Itulah akibat tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah yang sudah cukup padat dengan berbagai problem sosial kemasyarakatan seperti di Bali Selatan. Belum lagi masalah migrasi masyarakat dan perbedaan masyarakat yang kaya dan miskin semakin melebar.

 

Karena itu, sudah saatnya pemerintah memikirkan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah Bali lainnya, seperti Karangasem di Bali Timur dan Bali Utara seperti Buleleng dan Bangli. "Harus ditentukan skala prioritasnya mana yang segera dibangun, apakah daerah-daerah Timur, Utara atau Barat, yang penting untuk pemerataan pembangunan," tutup Sumarjaya Linggih.(iw,mp)/foto:iwan armanias/iw. 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...